Komisi III DPR RI mempertanyakan pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan terhadap empat mitra kerja Komisi III, Polri, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan. Hal tersebut terungkap dalam rapat dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan para mitra kerjanya tersebut di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta  (18/10/2016).

“Ke empat mitra-mitra Komisi tiga itu memiliki anggaran yang cukup signifikan atau besar-besar. Secara umum mitra kami itu mengalami pemotongan anggaran. Kami melihat ini merupakan side back dari keadaan 3-4 tahun yang lalu. Di satu sisi pemerintah menuntut para penegak hukum, serta kementerian/ lembaga penunjang penegakan hukum untuk bekerja maksimal. Apalagi pemerintah baru saja meluncurkan paket reformasi hukum yang pertama, di sisi lain anggarannya makin terbatasi. Pemotongan ini bukan untuk anggaran 2017 mendatang saja, melainkan juga anggaran 2016 lalu juga mengalami pemotongan,”papar anggota Komisi III, Arsul Sani.

Oleh karena itu politisi dari Fraksi PPP ini mengungkapkan bahwa pihaknya beserta fraksi-fraksi lainnya akan memperjuangkan anggaran mitra-mitra kerjanya. Jika pemerintah ingin program penegakan hukum yang telah diluncurkannya itu dapat tercapai dan berjalan dengan baik.

Senada dengan Arsul, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Junimart Girsang juga mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menyetujui pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Meski demikian ia berharap agar mitra kerjanya itu jangan hanya membicarakan masalah anggaran, namun juga diimbangi dengan kinerja. Dengan kata lain anggaran berbasis kinerja lebih dibutuhkan saat ini.

Junimart menyontohkan setiap kali ia mengunjungi Lapas-lapas di daerah, kondisinya sangat memprihatinkan. Dimana lapas yang berukuran 3x3 menampung lebih dari enam orang. Tidak hanya itu, salah satu mitra kerjanya, Mahkamah Agung misalnya yang mengikuti ISO (Internasional Standard Operasional), namun untuk hal itu tidak dianggarkan sebelumnya.

Selain itu banyak hal yang sejatinya menjadi beban pengadilan negeri-pengadilan negeri, namun tidak dianggarkan sebelumnya. Fakta yang tidak terbantahkan adalah ketika ada petinggi MA yang turun mengunjungi pengadilan negeri-pengadilan negeri, itu butuh biaya sendiri, namun malah tidak dianggarkan. Kondisi ini sejatinya sangat memprihatinkan. Ia berharap agar hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian dari para mitra kerjanya dalam menyusun anggaran ke depan. Meski demikian, sama halnya dengan Arsul, Junimart juga mengaku akan memperjuangkan anggaran mitra kerjanya untuk tidak mengalami pemotongan anggaran. (Ayu), foto : arief/hr.